Kapolda NTT Terima Kunjungan Kakanwil Kemenkumham, Bahas Sinergi Kearifan Lokal dan Penegakan Hukum

Kupang – Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Silvester Sili Laba, di Mapolda NTT, Selasa (2/9/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban, dihadiri sejumlah pejabat utama Polda NTT seperti Karo SDM, Dirreskrimum, Kabidkum, dan Kabidhumas.
Sinergi Hukum dan Budaya Lokal
Dalam keterangannya, Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Polda NTT dan Kemenkumham dalam mendukung penegakan hukum yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal.
“Pak Kapolda dan Kakanwil Kemenkumham berdiskusi tentang bagaimana hukum positif, hukum adat, dan perda dapat berjalan beriringan untuk menghadirkan solusi yang konkret bagi masyarakat. Salah satu yang dibahas adalah persoalan minuman keras lokal atau sopi,” ungkap Kombes Henry.
Menurutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi penting agar penanganan masalah seperti penyulingan miras, peredaran ilegal, hingga dampak sosial seperti gangguan kesehatan dan kriminalitas bisa diatasi secara komprehensif.
Perda dan Kesadaran Masyarakat
Kombes Henry menjelaskan bahwa Kemenkumham juga mendorong adanya regulasi daerah (perda) yang mampu menata produksi dan distribusi miras lokal, tanpa mengabaikan nilai budaya masyarakat NTT.
“Harapannya, regulasi ini tidak hanya mencegah dampak negatif seperti orang mabuk tidur di jalan atau tindak kriminal, tetapi juga melindungi warga agar tetap sehat dan produktif,” tambahnya.
Program Pos Bantuan Hukum
Selain itu, Kemenkumham juga menawarkan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa, yang akan melibatkan masyarakat adat dan tokoh lokal. Program ini diharapkan mampu memberikan akses hukum yang lebih dekat dan humanis bagi masyarakat.
“Posbankum adalah pusat layanan bantuan hukum gratis bagi warga yang membutuhkan. Dengan melibatkan masyarakat adat, program ini akan semakin mengakar dan diterima oleh masyarakat NTT,” jelas Kombes Henry.
Komitmen Polda NTT
Polda NTT menyambut baik gagasan tersebut. Kapolda NTT, kata Kombes Henry, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh sinergi ini agar tercipta harmoni antara hukum negara, hukum adat, dan budaya lokal.
“Pak Kapolda menegaskan bahwa Polda NTT siap mendukung setiap program yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Intinya adalah menghadirkan solusi, bukan hanya aturan di atas kertas,” tutup Kombes Henry.