Audiensi DPRD Provinsi NTT dan Polda NTT Bangun Sinergi Wujudkan Rekrutmen Akpol yang Transparan dan Berkeadilan bagi Putra-Putri NTT

Kupang, Selasa, 28 Juli 2026 – Polda Nusa Tenggara Timur menerima kunjungan audiensi Ketua DPRD Provinsi NTT bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka membangun koordinasi terkait penyampaian aspirasi dan usulan masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 Panitia Daerah (Panda) Polda NTT.

Audiensi yang berlangsung di Mapolda NTT tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda NTT, Irwasda, para Pejabat Utama Polda NTT, serta Karo SDM Polda NTT. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Julia Nomleni, Wakil Ketua DPRD Kristien Samiyati Pati, beserta pimpinan dan anggota fraksi serta komisi di lingkungan DPRD Provinsi NTT.

Dalam sambutannya, Kapolda NTT menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Provinsi NTT sebagai bentuk kemitraan strategis antara legislatif dan Polri dalam mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait kesempatan putra-putri NTT untuk berkiprah sebagai calon perwira Polri melalui Akademi Kepolisian.

Kapolda menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen anggota Polri, termasuk seleksi Taruna/Taruni Akpol, dilaksanakan sesuai ketentuan Mabes Polri dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. mengatakan, "Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi NTT beserta seluruh jajaran atas berbagai aspirasi yang disampaikan. Polda NTT hanya menjalankan mandat dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mabes Polri. Namun demikian, kami sangat terbuka menerima masukan dan akan mengawal seluruh aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada pimpinan di tingkat pusat sebagai bahan penyempurnaan regulasi ke depan."

Kapolda menjelaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologi, akademik berbasis Computer Assisted Test (CAT), hingga tes kesamaptaan jasmani yang dapat disaksikan langsung oleh peserta maupun pengawas internal dan eksternal.

"Tidak ada ruang untuk praktik yang tidak sesuai aturan. Seluruh tahapan menggunakan sistem yang transparan dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Harapan kita sama, yaitu lahirnya calon-calon pemimpin Polri masa depan yang berasal dari putra-putri terbaik Nusa Tenggara Timur dan mampu bersaing secara nasional berdasarkan kualitas dan kompetensi," tegas Kapolda.

Kapolda juga menyambut baik usulan DPRD agar aspirasi mengenai regulasi, afirmasi, maupun peningkatan kesempatan bagi putra-putri daerah dapat diperjuangkan bersama ke tingkat pusat.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Julia Nomleni menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya audiensi tersebut serta mengapresiasi keterbukaan Polda NTT menerima berbagai aspirasi masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emelia Julia Nomleni mengatakan, "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda, Wakapolda, dan seluruh jajaran yang telah menerima kami. DPRD hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang sejajar agar kita bersama-sama menemukan solusi terbaik sehingga semakin banyak putra-putri NTT yang dapat berkiprah di Akademi Kepolisian."

Menurutnya, komunikasi yang baik antara DPRD dan Polda menjadi langkah penting dalam mencari solusi terhadap berbagai aspirasi masyarakat, tanpa mengesampingkan aturan nasional yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Karo SDM Polda NTT memaparkan secara rinci mekanisme penerimaan anggota Polri dan Taruna Akpol. Dijelaskan bahwa proses rekrutmen telah dipersiapkan minimal dua tahun sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan administrasi seperti domisili, tahapan seleksi, sistem penilaian, hingga mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai unsur.

Dalam sesi dialog, sejumlah anggota DPRD menyampaikan berbagai masukan konstruktif. Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain perlunya memperjuangkan penambahan kuota penerimaan bagi NTT mengingat kondisi geografis kepulauan, keterlibatan akademisi, tokoh agama, dan pihak independen dalam setiap tahapan seleksi, penyampaian informasi hasil seleksi yang lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, serta usulan agar keterwakilan perempuan dapat terus ditingkatkan.

Selain itu, muncul pula aspirasi mengenai perlunya kebijakan afirmasi khusus bagi calon Taruna Akpol asal NTT, pembentukan program pembinaan dan pelatihan (Binlat) gratis secara berkelanjutan di tingkat Polres, penguatan jalur prestasi olahraga, hingga perhatian terhadap kearifan lokal dalam proses pembinaan calon peserta.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD juga menyampaikan sejumlah isu strategis lain yang menjadi perhatian masyarakat, seperti penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penjualan sapi ilegal, serta penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang dinilai berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Menanggapi seluruh masukan tersebut, Kapolda NTT menyatakan bahwa Polda NTT akan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku sekaligus membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Kapolda NTT kembali menegaskan, "Apa yang menjadi kewenangan daerah akan kami optimalkan. Sedangkan berbagai usulan terkait regulasi nasional akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai bentuk komitmen kami mengawal aspirasi masyarakat NTT. Tujuan kita sama, yaitu mempersiapkan generasi muda NTT yang unggul, berintegritas, dan siap menjadi pemimpin Polri di masa depan."

Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban, dialogis, dan konstruktif. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara DPRD Provinsi NTT dan Polda NTT dalam meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda serta mendorong semakin besarnya peluang putra-putri Nusa Tenggara Timur untuk mengabdi kepada bangsa melalui institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.