Cegah Perdagangan Orang, Polda NTT Sidak Tiga Perusahaan Penampungan CPMI di Kupang, Temukan Fasilitas Belum Layak

Cegah Perdagangan Orang, Polda NTT Sidak Tiga Perusahaan Penampungan CPMI di Kupang, Temukan Fasilitas Belum Layak

Kupang, NTT – Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Penegakan Hukum (Gakkum) TPPO secara serentak di wilayah hukum Polda NTT, khususnya Kota Kupang.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2026, mulai pukul 16.00 WITA hingga selesai tersebut menyasar tiga perusahaan atau tempat perekrutan dan penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), yakni PT Falia Sinatrya Sejati, PT Berhasil Langgeng Kencana, dan PT Gasindo Buala Sari.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., bersama personel yang telah ditugaskan dalam Surat Perintah (Sprin) KRYD.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Program Quick Wins terkait Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/3093/XI/Ops.1/2026 tanggal 12 November 2026 tentang dimulainya kegiatan KRYD Kejahatan TPPO, yang berlangsung sejak 13 November 2026 pukul 20.00 WIB hingga 19 November 2026 pukul 24.00 WIB.

Dalam kegiatan tersebut, personel Ditres PPA-PPO Polda NTT melakukan pengecekan, monitoring, pengawasan, pendataan, serta sosialisasi langsung kepada para calon pekerja migran. Pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen administrasi, identitas CPMI, kontrak kerja, proses perekrutan dan penempatan, hingga kondisi tempat tinggal sementara yang digunakan untuk menampung para calon pekerja migran.

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., melalui Dirres PPA-PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan KRYD ini merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak serta para calon pekerja migran Indonesia, dari ancaman tindak pidana perdagangan orang.

Kapolda NTT menekankan bahwa pengawasan terhadap perusahaan perekrutan dan penampungan CPMI harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses perekrutan, pelatihan, penampungan hingga pemberangkatan pekerja migran berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melalui Dirres PPA-PPO, Kapolda NTT juga mengimbau masyarakat, khususnya warga yang berencana bekerja ke luar negeri, agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi tanpa kejelasan perusahaan, dokumen, negara tujuan, maupun kontrak kerja.

Calon pekerja migran diminta memastikan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi dan prosedural. Masyarakat juga diharapkan berani melapor apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal, eksploitasi, kekerasan, penipuan, maupun praktik perdagangan orang.

“Polda NTT berkomitmen untuk terus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia, agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kami ingin memastikan bahwa setiap calon pekerja migran mendapatkan hak-haknya, memiliki dokumen yang lengkap, memahami isi kontrak kerja, serta ditempatkan melalui prosedur yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Jangan sampai niat masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan eksploitasi,” demikian penegasan Kapolda NTT melalui Dirres PPA-PPO Polda NTT.

Berdasarkan hasil pengecekan dan pendataan sementara pada tiga lokasi sasaran, petugas memperoleh jumlah keseluruhan sekitar 94 orang calon pekerja migran Indonesia.

Di PT Falia Sinatrya Sejati, petugas mendata sekitar 30 orang CPMI. Selain melakukan pengecekan dan pendataan terhadap keberadaan calon pekerja migran, petugas juga melakukan monitoring dan pengawasan serta memberikan edukasi terkait bahaya TPPO dan pentingnya mengikuti prosedur penempatan pekerja migran secara resmi.

Dalam pemeriksaan di lokasi ini, petugas juga menemukan kondisi tempat penampungan calon pekerja migran yang dinilai belum layak atau belum memenuhi standar kelayakan tempat penampungan maupun tempat pelatihan kerja.

Atas temuan tersebut, Ditres PPA-PPO Polda NTT akan melakukan pemanggilan terhadap kepala cabang atau penanggung jawab PT Falia Sinatrya Sejati untuk dimintai penjelasan dan dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait kondisi fasilitas penampungan tersebut.

Selanjutnya, di PT Berhasil Langgeng Kencana, petugas mendata sebanyak 32 orang CPMI. Pemeriksaan difokuskan pada pendataan calon pekerja migran, monitoring proses perekrutan dan penempatan, serta pemberian pemahaman mengenai bahaya TPPO dan pentingnya memastikan seluruh proses pemberangkatan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, di PT Gasindo Buala Sari, petugas mendata sebanyak 32 orang CPMI, dengan rincian dua orang memiliki negara tujuan Singapura dan 30 orang menuju Malaysia.

Dalam kegiatan di lokasi tersebut, Kombes Pol. Nova Irone Surentu secara langsung memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para calon pekerja migran mengenai bahaya perdagangan orang, modus perekrutan tenaga kerja secara ilegal atau nonprosedural, serta pentingnya memahami hak dan kewajiban sebelum bekerja di luar negeri.

Tidak hanya melakukan pemeriksaan administrasi, Dirres PPA-PPO Polda NTT juga mengecek secara langsung kondisi ruangan yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara para calon pekerja migran.

Dari hasil pengecekan tersebut, ditemukan beberapa ruangan yang dinilai kurang layak untuk ditempati oleh CPMI. Kondisi ini menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti dengan meminta pihak pengelola melakukan pembenahan agar tempat penampungan memenuhi aspek kelayakan dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para calon pekerja migran.

Sebagai langkah perlindungan dan kemudahan akses pengaduan, Dirres PPA-PPO Polda NTT juga memberikan nomor kontak Ditres PPA-PPO kepada para calon pekerja migran.

Nomor kontak tersebut dapat digunakan apabila para CPMI mengalami tindakan kekerasan, mengetahui adanya perekrutan anak di bawah umur, menemukan indikasi eksploitasi, atau mengalami maupun mengetahui dugaan tindak pidana perdagangan orang.

Para calon pekerja migran juga diingatkan agar tidak takut melaporkan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mereka sehingga dapat segera ditangani oleh pihak kepolisian.

Sebagai tindak lanjut kegiatan KRYD tersebut, Ditres PPA-PPO Polda NTT akan meningkatkan monitoring dan pengawasan secara berkala terhadap ketiga perusahaan yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Pendalaman dan verifikasi terhadap seluruh calon pekerja migran juga akan terus dilakukan, terutama berkaitan dengan identitas, kelengkapan dokumen administrasi, kontrak kerja, mekanisme perekrutan, serta prosedur penempatan di negara tujuan.

Polda NTT juga akan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pihak Imigrasi, serta instansi terkait lainnya guna memperkuat perlindungan terhadap calon pekerja migran dan mencegah terjadinya praktik TPPO maupun pengiriman pekerja migran secara nonprosedural.

Selain itu, pengawasan terhadap dugaan perekrutan anak di bawah umur, kekerasan, dan segala bentuk eksploitasi akan terus ditingkatkan. Patroli serta pengawasan lintas instansi juga akan diintensifkan pada tempat pelatihan, lokasi penampungan, dan titik-titik keberangkatan calon pekerja migran.

Khusus terhadap PT Gasindo Buala Sari dan PT Falia Sinatrya Sejati, perhatian juga diberikan pada kondisi fasilitas penampungan yang ditemukan belum memenuhi aspek kelayakan agar segera dilakukan pembenahan sesuai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut petugas.

Melalui kegiatan KRYD Gakkum TPPO ini, Polda NTT tidak hanya mengedepankan langkah penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, pendataan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah nyata Polda NTT dalam memastikan calon pekerja migran memperoleh perlindungan sejak proses perekrutan, selama berada di tempat penampungan, hingga keberangkatan dan penempatan di negara tujuan.

Dengan ditemukannya sekitar 94 orang CPMI pada tiga lokasi sasaran, Polda NTT akan terus melakukan pengawasan dan pendalaman untuk memastikan seluruh proses yang dijalankan perusahaan perekrut dan penampung berjalan sesuai aturan serta tidak mengarah pada praktik eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang.

Polda NTT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi TPPO dengan meningkatkan kewaspadaan, tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi perdagangan orang.

Polda NTT hadir untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pencegahan TPPO merupakan tanggung jawab bersama demi menjamin hak, keselamatan, martabat, dan masa depan setiap pekerja migran Indonesia.