Wujudkan Polri Bersama Masyarakat, Kapolda NTT Turun Langsung Serap Aspirasi Warga dan Pekerja Pelabuhan Tenau

Wujudkan Polri Bersama Masyarakat, Kapolda NTT Turun Langsung Serap Aspirasi Warga dan Pekerja Pelabuhan Tenau

Kupang, NTT - Mengedepankan semangat Polri yang humanis, responsif, dan selalu hadir di tengah masyarakat, Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., menggelar kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat di Gedung Terminal Helong PT Pelindo, Pelabuhan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tersebut menjadi momentum bagi Kapolda NTT untuk berdialog secara langsung, mendengarkan aspirasi, menyerap berbagai keluhan, sekaligus mencari solusi atas persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berkembang di lingkungan Pelabuhan Tenau.

Tidak sekadar kunjungan formal, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri untuk membangun kedekatan dengan masyarakat melalui komunikasi dua arah, keterbukaan, serta kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda NTT didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda NTT, di antaranya Dirbinmas Kombes Pol. Sajimin, S.I.K., M.H., Dirreskrimsus Kombes Pol. FX. Irwan Arianto, S.I.K., M.H., Dirreskrimum Kombes Pol. Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H., Dirpolair Kombes Pol. Irwan Deffi Nasution, S.I.K., M.H., Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., serta Kapolresta Kupang Kota. Turut hadir Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tenau, Simon, General Manager PT Pelindo, Kepala Pelni, Kepala Distrik Navigasi Kupang, perwakilan PT Dharma Lautan Utama, perwakilan Pertamina, unsur pemerintah daerah, TNI, anggota DPRD Kota Kupang, Ketua Serikat Buruh Kupang Gabriel, serta berbagai komunitas pekerja dan masyarakat Pelabuhan Tenau.

Dalam sambutannya, Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan bahwa kehadiran dirinya bersama jajaran kepolisian di Pelabuhan Tenau bukan untuk mengintervensi kewenangan instansi terkait, melainkan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat dan aktivitas perekonomian yang berlangsung di salah satu objek vital strategis di Nusa Tenggara Timur tersebut.

Kapolda mengungkapkan bahwa Pelabuhan Tenau memiliki peran sangat penting karena menjadi pusat mobilisasi manusia dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari barang logistik, bahan pokok, BBM, material pembangunan, hingga transportasi penumpang antardaerah dan antarprovinsi.

"Pelabuhan ini merupakan salah satu urat nadi ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Di sini banyak masyarakat yang beraktivitas, baik instansi, para pekerja, maupun masyarakat yang datang dan pergi meninggalkan Kupang. Bukan hanya orang, tetapi juga barang. Karena itu, kami merasa perlu hadir langsung untuk melihat dan mendengar berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan," ungkap Kapolda.

Ia menjelaskan, keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, apabila situasi keamanan terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek ketertiban, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, bahkan kegiatan masyarakat lainnya.

"Permasalahan keamanan adalah permasalahan kita bersama. Apabila keamanan terganggu, kehidupan ekonomi kita juga terganggu, kehidupan sosial kita juga terganggu, bahkan bisa mengganggu kegiatan beribadah kita. Oleh karena itu, Polri perlu hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengar dan mencegah berbagai persoalan sejak dini," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTT juga memperkenalkan diri kepada komunitas Pelabuhan Tenau. Ia menyampaikan bahwa dirinya baru sekitar 45 hari mengemban amanah sebagai Kapolda NTT sehingga pertemuan langsung dengan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mengenal karakteristik wilayah serta memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kapolda menekankan bahwa kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat merupakan bagian dari implementasi program Kapolri dalam mendekatkan Polri dengan masyarakat.

Ia ingin mengubah pola komunikasi yang selama ini mungkin dirasakan formal dan berjarak menjadi lebih terbuka, setara, serta mengedepankan kebersamaan.

"Kami tidak hanya melayani Bapak dan Ibu sekalian sebagai masyarakat, dan kami juga tidak menempatkan diri kami di atas masyarakat. Tetapi kami ingin bersama-sama masyarakat dengan posisi yang setara, posisi yang equal, untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas, khususnya di lingkungan Pelabuhan Tenau ini," ujar Irjen Pol. Reza.

Kapolda berharap komunikasi dan pertemuan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat segera diketahui dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala KSOP Tenau dan seluruh stakeholder yang telah memberikan ruang bagi Polri untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat.

"Harapan kami, pertemuan-pertemuan seperti ini bisa kita rutinkan. Jangan sampai permasalahan yang timbul menjadi permasalahan besar, tetapi kita bisa mencoba menyelesaikannya lebih awal. Dengan demikian, situasi yang kondusif, aman, dan damai di lingkungan pelabuhan ini dapat terwujud," tambahnya.

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam dialog tersebut adalah keluhan masyarakat terkait dugaan praktik premanisme, pemaksaan terhadap pekerja dalam aktivitas bongkar muat barang maupun kapal RORO, serta berbagai tindakan yang meresahkan di sekitar kawasan pelabuhan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda NTT langsung memberikan instruksi tegas kepada Kapolresta Kupang Kota beserta jajarannya agar melakukan langkah penindakan dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik premanisme yang mengganggu aktivitas masyarakat maupun operasional pelabuhan.

"Saya perintahkan Kapolresta, bersihkan! Saya tidak mau dengar ada lagi keluhan premanisme yang terjadi di lingkungan pelabuhan. Saya juga minta kontribusi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau melihat atau mengalami praktik seperti itu, laporkan. Jangan diam saja," tegas Kapolda.

Ia juga meminta masyarakat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 untuk melaporkan berbagai kejadian yang membutuhkan kehadiran polisi secara cepat.

Kapolda bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota kepolisian yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

"Kalau tidak direspons, langsung lapor saya. Nanti yang saya bersihkan polisinya," tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Polri harus mampu memberikan perlindungan dan pelayanan secara profesional, tanpa membiarkan adanya tindakan yang justru meresahkan masyarakat.

Kapolda juga mengingatkan seluruh personel Polda NTT, khususnya anggota yang bertugas di wilayah Kota Kupang, bahwa masyarakat yang dilayani merupakan bagian dari keluarga sendiri.

"Mayoritas anggota kami adalah putra daerah. Saya selalu ingatkan bahwa masyarakat yang kita layani itu adalah keluarga kita sendiri. Bisa saja yang menjadi korban kekerasan atau tindak pidana itu bapak kita sendiri, ibu kita sendiri, kakak, adik, maupun anak kita sendiri. Karena itu, menjaga keamanan masyarakat sama juga dengan menjaga keamanan keluarga sendiri," ungkapnya.

Selain persoalan premanisme, aspirasi masyarakat juga menyoroti aktivitas balap liar yang kerap meresahkan pengguna jalan dan masyarakat di sekitar kawasan Pelabuhan Tenau.

Kapolda meminta Kapolresta Kupang Kota agar meningkatkan pengawasan dan patroli, terutama pada waktu-waktu yang rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

Ia mengingatkan agar pengawasan tidak dilakukan secara sesaat atau hanya ketika petugas berada di lokasi. Kehadiran polisi harus mampu memberikan efek pencegahan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

Kapolda juga menanyakan perkembangan pembangunan Pos Polisi (Pospol) di sekitar kawasan tersebut dan meminta agar kendala yang ada segera dievaluasi sehingga fasilitas itu dapat difungsikan secara optimal dengan menempatkan personel untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait keterbatasan personel, Kapolda menjelaskan bahwa saat ini kekuatan personel Polda NTT masih belum ideal. Dengan jumlah sekitar 11.000 personel yang tersebar di 21 kabupaten dan satu kota, pemenuhan kebutuhan personel baru mencapai sekitar 44 persen.

Kondisi tersebut mengharuskan kepolisian menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan patroli dan pengamanan, dengan mempertimbangkan pemetaan waktu serta lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Meski demikian, keterbatasan personel tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat.

Dialog terbuka tersebut juga menjadi ruang bagi para pekerja dan perwakilan serikat buruh untuk menyampaikan persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan perlakuan tidak adil terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah menjalankan aktivitas berserikat.

Menanggapi aspirasi Ketua Serikat Buruh Kupang, Gabriel, terkait penanganan persoalan ketenagakerjaan PT NCL, Kapolda memberikan kesempatan kepada Dirreskrimsus Polda NTT Kombes Pol. FX. Irwan Arianto, S.I.K., M.H., untuk menjelaskan perkembangan penanganan perkara tersebut.

Dirreskrimsus menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelaahan terhadap sejumlah perkara lama dan memberikan perhatian terhadap persoalan PT NCL yang dinilai telah berlangsung cukup panjang.

Ia mengungkapkan bahwa dalam proses penanganannya, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memperoleh kejelasan mengenai hak-hak pekerja dan besaran kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan sesuai ketentuan.

Setelah upaya penyelesaian melalui pertemuan antara pihak pekerja dan perusahaan belum mencapai kesepakatan, perkara tersebut kemudian ditingkatkan melalui proses laporan polisi (LP).

Dirreskrimsus memastikan proses penanganan perkara terus berjalan, termasuk melalui pemeriksaan sejumlah saksi ahli guna memperjelas konstruksi hukum perkara tersebut.

Penjelasan ini menjadi bagian dari komitmen Polda NTT untuk memberikan ruang pengaduan kepada masyarakat dan memastikan setiap persoalan yang disampaikan mendapatkan perhatian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sesi dialog, masyarakat juga menyampaikan pertanyaan mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang menjadi perhatian publik di NTT.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda NTT menegaskan bahwa Polda NTT berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa sejak laporan diterima pada tanggal 12, penyidik telah melakukan serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan, di antaranya pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi, olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan visum, serta pemeriksaan psikologis forensik terhadap korban.

Kapolda menegaskan bahwa seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara cermat untuk membangun konstruksi hukum dan memastikan setiap proses penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami berkomitmen untuk meluruskan kasus ini on the track, sesuai dengan aturan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. Kami terus memonitor penyidik-penyidik kami untuk memastikan mereka bekerja sesuai ketentuan. Tidak boleh ada intervensi maupun tindakan menyimpang yang dapat merugikan rasa keadilan masyarakat," tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Kapolda mengungkapkan bahwa Polda NTT telah membentuk tim khusus untuk membantu percepatan penanganan perkara tersebut. Direktorat PPA, Ditreskrimum, dan Ditreskrimsus turut dilibatkan dalam memberikan asistensi serta dukungan kepada penyidik.

Ia juga memastikan bahwa perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat secara berkala sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

"Mudah-mudahan hasilnya nanti juga bisa memenuhi rasa keadilan bagi korban. Saya mohon dukungan masyarakat, tetapi sekaligus tolong kami diawasi dan diingatkan agar seluruh proses berjalan dengan benar, profesional, dan cepat," ungkap Kapolda.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda NTT turut menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 sebagai sarana pengaduan masyarakat dalam situasi kedaruratan.

Ia menjelaskan bahwa layanan tersebut dapat diakses melalui telepon seluler untuk melaporkan kejadian tindak pidana, ancaman keselamatan, tindakan kekerasan, maupun gangguan keamanan yang membutuhkan respons cepat kepolisian.

Laporan yang masuk melalui layanan 110 akan diteruskan kepada satuan kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan di lapangan.

"Ketika Bapak dan Ibu mengalami atau melihat adanya tindak pidana, ancaman, maupun gangguan keamanan, silakan langsung menghubungi 110 melalui HP. Harapannya, polisi bisa datang lebih awal untuk merespons laporan masyarakat," jelasnya.

Namun, Kapolda mengingatkan agar layanan tersebut digunakan secara bijak dan hanya untuk kebutuhan kedaruratan, bukan untuk bercanda atau sekadar mencari informasi umum.

Menurutnya, penyalahgunaan layanan darurat dapat menghambat respons kepolisian terhadap masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan bantuan segera.

Melalui kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat ini, Kapolda NTT berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara kepolisian, pengelola pelabuhan, pemerintah daerah, unsur TNI, serikat pekerja, pelaku usaha, serta seluruh komunitas masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Polri siap memberikan dukungan pengamanan secara maksimal guna memastikan seluruh aktivitas di Pelabuhan Tenau berjalan aman, tertib, dan lancar.

Kapolda juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, kritik, maupun masukan apabila menemukan pelayanan kepolisian yang belum sesuai harapan, termasuk perilaku anggota yang menyimpang atau menyalahgunakan kewenangan.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana dialogis tersebut menjadi gambaran bahwa keamanan tidak dapat dibangun hanya melalui kehadiran aparat, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Menutup rangkaian kegiatan, Kapolda NTT kembali mengajak seluruh komunitas Pelabuhan Tenau untuk memperkuat komunikasi, menjaga kebersamaan, dan menjadikan keamanan sebagai kepentingan bersama.

"Polri ingin hadir bersama masyarakat. Kami ingin mendengar langsung, memahami persoalan, dan mencari solusi bersama. Karena keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan kebersamaan, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif sehingga seluruh aktivitas masyarakat dan perekonomian di Pelabuhan Tenau dapat berjalan dengan baik," pungkas Irjen Pol. Reza Arief Dewanto.

Melalui kegiatan ini, Polda NTT kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sosok Polri yang humanis, responsif, terbuka terhadap kritik, serta senantiasa mengedepankan semangat Polisi Bersama Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Timur.