Kapolres Sumba Timur Hadiri Pelantikan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2018

Kapolres Sumba Timur Hadiri Pelantikan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2018

Tribratanewsntt.com ,- AKBP Victor M. T. Silalahi, S.H., M.H. menghadiri kegiatan pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 serta Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 se-Kabupaten Sumba Timur yang diselenggarakan oleh Panwaslu kabupaten Sumba Timur, Senin siang (13/11/17).

Ketua Panwaslu Kabupaten Sumba Timur Anwar Engga, SE mengatakan dalam seleksi penerimaan PANWASCAM berlangsung ketat dan bersih.

“Soal ujian test tulis berasal dari BAWASLU Provinsi NTT dan setelah pelaksanaan ujian langsung dimusnahkan,” jelas Anwar.

“PANWASCAM berfungsi untuk membentuk Pemilu yang berkualitas dalam bentuk pengawasan dan dituntut profesionalisme, integritas dan independensi sehingga demokrasi dapat sepenuhnya terwujud,” ujarnya

Hal senada juga disampaikan oleh oleh Bupati Sumba Timur Drs. Gideon Mbilijora, M.Si yang mengatakan PANWASCAM harus menjaga independesinya dan memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilu yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta dapat menjaga kepercayaan dari pemerintah atas tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Setelah acara pelantikan selesai dan dilanjutkan dengan kegiatan Bimbingan Teknik kepada anggota PANWASCAM yang dilantik dengan nara sumber Kapolres Sumba Timur dan Komisioner KPU Kabupaten Sumba Timur.

Dalam penyampaiannya Kapolres menjelaskan Pemilu merupakan saat dimana menjamurnya Politik Identitas bernuansa SARA, kekerasan dan lain sebagainya yang akan memecah belah masyarakat yang dilakukan oleh elit politik untuk tujuan tertentu.

“Saat Pemilu, politik identitas bernuansa SARA, kekerasan dan lain sebagainya di manfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan kekuasaan, tanpa disadari hal tersebut akan memecah belah masyarakat,” imbuh Kapolres.

Kapolres juga mengingatkan bahwa landasan Partai Politik adalah Pancasila dan UUD 1945 sehingga pemimpin politik harus memiliki visi dan misi yang tidak bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945.

Kapolres mengharapakan agar PANWASCAM dapat menindak secara tegas pelaku politik yang menjual politik identitas, SARA, kekerasan serta money politik yang akan memecah belah masyarakat.