Polda NTT Gencarkan KRYD, Data 451 Calon Pekerja Migran dan Ungkap Empat Perkara TPPO serta Penyelundupan Manusia
KUPANG – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta penyelundupan manusia melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang berlangsung pada 13–19 November 2026.
Melalui kegiatan tersebut, Polda NTT melakukan pengawasan terhadap sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat perekrutan, penampungan, maupun pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, jajaran Polda NTT juga mengungkap perkembangan penanganan sejumlah perkara TPPO dan penyelundupan manusia.
Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut Program Quick Wins Kapolri melalui Surat Telegram Kapolri Nomor STR/3093/XI/Ops.1/2026 tanggal 12 November 2026.
Pelaksanaannya berfokus pada tiga aspek utama, yakni pencegahan, penanganan dan penegakan hukum, serta perlindungan dan reintegrasi korban.
Polda NTT Awasi 15 Lokasi, Data Sekitar 451 Calon Pekerja Migran
Ia menjelaskan, melalui Ditres PPA dan PPO bersama Polres jajaran serta instansi terkait, Polda NTT melakukan monitoring, pengecekan, pengawasan, pendataan, dan sosialisasi terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat perekrutan, penampungan, maupun pemberangkatan calon PMI.
Khusus kegiatan yang dilaksanakan tim Ditres PPA dan PPO Polda NTT, terdapat 15 lokasi sasaran yang diperiksa, terdiri dari dua tempat hiburan malam, satu bandara, satu pelabuhan, serta 11 perusahaan penyalur tenaga kerja dan lembaga pelatihan maupun penyalur calon pekerja migran.
Dari hasil pendataan pada delapan perusahaan dan lembaga pelatihan, tercatat sekitar 451 calon PMI. Jumlah tersebut terdiri dari 90 orang di PT Al-Hikmah Jaya Bhakti, 94 orang di PT Tiger Sukses Mandiri, 104 orang di PT Arny Family, 40 orang di BLK Luar Negeri Putri Yang Mandiri, sekitar 30 orang di PT Falia Sinatrya Sejati, 32 orang di PT Berhasil Langgeng Kencana, 32 orang di PT Gasindo Buala Sari, serta 29 orang di LPKLN Anugerah Jaya Lestari.
Dalam pemeriksaan, tim menemukan adanya tempat penampungan calon pekerja migran yang belum memenuhi standar kelayakan. Temuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pendalaman, klarifikasi, serta permintaan pembenahan kepada pihak pengelola sesuai ketentuan yang berlaku.
Kombes Pol Nova juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, proses perekrutan yang tidak jelas, maupun keberangkatan ke luar negeri tanpa prosedur resmi.
“Pastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Polda NTT berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pihak yang terlibat dalam praktik perdagangan orang,” tegas di Mapolda NTT, Jumat (20/11).
Dirres PPA PPO: Pencegahan Harus Berjalan Bersama Penegakan Hukum
Dirres PPA dan PPO Polda NTT, menjelaskan bahwa KRYD tidak hanya berorientasi pada pengawasan lokasi dan pemeriksaan dokumen, tetapi juga memastikan calon pekerja migran memahami hak, kewajiban, serta risiko yang dapat dihadapi apabila berangkat melalui jalur nonprosedural.
Dalam kegiatan tersebut, petugas bersama perwakilan BP3MI NTT melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan, identitas calon pekerja, dokumen keimigrasian, kontrak kerja, serta mekanisme perekrutan dan penempatan. Sosialisasi juga diberikan mengenai modus TPPO, perekrutan tenaga kerja ilegal, eksploitasi, dan pentingnya mengikuti prosedur resmi.
“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan proses perekrutan dan penempatan calon pekerja migran berjalan sesuai ketentuan. Kami juga ingin calon pekerja memahami hak-haknya, mengetahui risiko perekrutan nonprosedural, serta berani melapor apabila mengalami ancaman, kekerasan, atau menemukan indikasi perdagangan orang,” jelas Kombes Pol. Nova.
Ia menambahkan, koordinasi dengan BP3MI NTT dan instansi terkait terus diperkuat agar pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja dan tempat pelatihan dapat berjalan berkelanjutan.
Empat Perkara TPPO dan Penyelundupan Manusia Diungkap
Selain langkah pencegahan, Polda NTT juga memaparkan penanganan empat perkara TPPO dan penyelundupan manusia yang ditangani jajaran penyidik.
Pertama, perkara dugaan TPPO jaringan Sumba–Malaysia. Dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/01/I/2026/SPKT/Polda NTT tanggal 29 Januari 2026, penyidik menetapkan dua tersangka berinisial AA dan ERTN. Keduanya diduga berperan dalam perekrutan dan penyaluran seorang perempuan dewasa asal NTT ke Malaysia secara nonprosedural.
Berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap atau P-21, masing-masing pada 28 Juli 2026 untuk tersangka AA dan 13 Oktober 2026 untuk tersangka ERTN. Penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan kepada Kejaksaan Negeri Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Kedua, perkara dugaan TPPO antar kerja antar daerah (AKAD) jaringan Kupang–Batam. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/116/III/2026/SPKT/Polda NTT tanggal 30 Maret 2026, penyidik menetapkan dua tersangka berinisial VRLSN dan R, yang diduga terlibat dalam perekrutan dan penyaluran seorang perempuan dewasa asal Kabupaten Kupang untuk bekerja ke wilayah Kepulauan Riau secara nonprosedural.
Perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. Kedua tersangka telah ditahan dan dijerat dengan ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Ketiga, perkara dugaan TPPO jaringan NTT–Kalimantan. Dalam perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VI/2025/SPKT.Ditreskrimum/Polda NTT tanggal 6 Juni 2025, penyidik mengungkap dugaan perekrutan 111 calon tenaga kerja asal Kabupaten Belu dan Malaka untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial HM, AMLB, dan AL. Perkara yang sebelumnya dihentikan karena belum cukup bukti tersebut kembali dilanjutkan setelah ditemukan bukti baru. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejati NTT pada 5 Oktober 2026. Setelah permohonan praperadilan para tersangka ditolak oleh Pengadilan Negeri Kupang, penyidik melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti pada 12 November 2026.
Keempat, perkara dugaan penyelundupan manusia jaringan internasional menuju Australia. Perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/IX/2026/SPKT.Ditresppadanppo/Polda NTT tanggal 19 September 2026 ini berkaitan dengan dugaan penyelundupan dua warga negara asing asal Sri Lanka dan India yang hendak diberangkatkan ke Australia secara ilegal melalui wilayah NTT.
Peristiwa tersebut terungkap pada 18 September 2026 di Pelabuhan Bolok, Kabupaten Kupang. Penyidik menetapkan empat tersangka, yakni tiga warga negara Indonesia berinisial DEL, RH, dan Z, serta seorang warga negara asing asal Sri Lanka berinisial MD alias DUSHI.
Para tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari mengoordinasikan kedatangan, menerima dan memindahkan warga negara asing, hingga mengantarkan mereka menuju wilayah NTT dengan tujuan akhir Australia. Perkara ini masih dalam proses penyidikan dan para tersangka telah ditahan.
Kapolda NTT: Jangan Tergiur Tawaran Kerja dengan Proses Tidak Jelas
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa rangkaian KRYD merupakan wujud komitmen Polda NTT dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan calon pekerja migran yang rentan menjadi korban eksploitasi.
Kapolda mengajak masyarakat untuk lebih cermat sebelum menerima tawaran pekerjaan, terutama apabila menjanjikan gaji besar tetapi tidak disertai kejelasan perusahaan, dokumen, kontrak kerja, maupun prosedur pemberangkatan.
“Jangan mudah tergiur iming-iming gaji besar dengan proses perekrutan yang tidak jelas. Pastikan perusahaan dan seluruh dokumen pemberangkatan benar-benar resmi. Jika menemukan indikasi perdagangan orang, perekrutan ilegal, kekerasan, atau eksploitasi, segera laporkan kepada pihak Kepolisian,” demikian penegasan Kapolda melalui Kabidhumas.
Polda NTT juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana maupun membutuhkan bantuan Kepolisian.
Melalui penguatan pencegahan, pengawasan, koordinasi lintas instansi, dan penegakan hukum, Polda NTT berkomitmen terus melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Polisi Bersama Masyarakat — Hadir Melindungi, Cepat Melayani, Tegas Menegakkan Hukum.
#PolisiBersamaMasyarakat #PoldaNtt
Humas Polda NTT
