Tribratanewsntt.com,-
Dalam rangka pengembangan sistem perlindungan dan pengamanan terpadu di kawasan Taman Nasional Komodo, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Julisa Kusumowardono, S.I.K,
M.Si
rapat bersama dengan instansi terkait, Selasa (27/2/2018).
Rapat bersama tersebut bertempat di Aula Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Labuan Bajo, yang dihadiri oleh Kepala BTNK, Budhy Kurniawan, Kasat Intelkam Polres Manggarai Barat, IPTU Cakra Mudra, SIP, Danpos TNI AU Labuan Bajo, Mayor Jainul R, Perwakilan dari Polair Labuan Bajo, Kasubsi Wasdakim Imigrasi Labuan Bajo, Adi Rasyid, Kepala BMKG Labuan Bajo,Sti Nenot’ek, Perwakilan Pos TNI AL Labuan Bajo, Serda Analis, Perwakilan Koramil
1612-02
Komodo, Serka A. Hamid serta para Staf BTNK.
Kapolres Manggarai Barat, AKBP Julisa Kusumowardono,
S.IK
.,
M.Si
memyampaikan bahwa, dengan kegiatan ini kita mendapatkan banyak input terkait sistem pengawasan dan pengamanan di Kawasan Taman Nasional Komodo yang mana binatang Komodo merupakan ikon dari Negara yang hanya ada di Kabupaten Manggarai Barat, terkait hal tersebut banyak potensi kerawanan khususnya perburuan liar serta illegal fising dan ini sudah menjadi isu Nasional.
Apabila terjadi perburuan rusa, yang merupakan makanan komodo akan mengganggu ekosistem yang ada di Pulau Komodo. Terkait illegal fising juga marak di Kawasan TNK karena kawasan TNK memang memiliki kekayaan laut yang luar biasa.
Lebih lanjut Kapolres menyampaikan terkait kedatangan Kapal Pesiar, harus memiliki pola pengamanan terpadu yang melibatkan semua unsur termasuk dari Polres Manggarai Barat.
“Selama ini yang berjalan pada saat masuknya kapal pesiar tidak melibatkan pihak Polres Manggarai Barat kedepan sebaiknya harus menempatkan personil Polres untuk membantu pemeriksaan kapal pesiar untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan”, ujar Kapolres Manggarai Batat.
Lebih lanjut ia mengharapakan perlunya dilakukan pemetaan daerah yang rawan dalam Taman Nasional Komodo, perlunya dilakukan Anev kembali terkait pelaksanaan sebelumnya, sekaligus meningkatkan kerja sama dan koordinasi secara menyeluruh terhadap pemerintah terkait dalam menindak lanjuti program perlindungan dan pengamanan di dalam Kawasan Nasional Komodo sehingga dalam pelaksanan tugas kedepan dapat berjalan dan terukur.
Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Budhy Kurniawan menyampaikan bahwa, dengan keterbatasan personil Taman Nasional Komodo kami mengharapkan kerjasama dengan pemerintah terkait agar pelaksanan tugas kedepan dapat berjalan dengan aman dan lancar dalam rangka penanganan sistem perlindungan dan pengamanan TNK sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
“kita perlu menyamakan presepsi untuk tugas kita kedepan karena sistim Perlindunga dan Pengamanan harus membutuhkan kebersaman sehingga permasalahan-permasalan yang ada di zona Kawasan Taman Nasional Komodo baik di bidang kelautan maupun Flora dan Faunanya dapat kita cegah dan kita lindungi”, harapnya.
Kasat Intelkam Polres Manggarai Barat, IPTU Cakra Mudra, SIP menyampaikan bahwa, terkait tindak lanjut dari MOU antara BTNK dan Polda NTT agar kedepannya lebih ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi dan sambang di wilayah TNK guna melakukan pembinaan hukum terhadap masyarakat serta pembinaan komunitas masyarakat sebagai stakeholder pendukung bagi keberhasilan program sistem perlindungan dan pengamanan terpadu di wilayah TNK.
“Pihak Polres Manggarai Barat dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah dengan melakukan sambang guna memberikan himbauan dan edukasi terhadap masyarakat setempat sesuai program kerja Kapolres Manggarai Barat yang saat ini”, ungkapnya.