Akademisi Undana Kupang Beberkan Strategi Humas Polri di Era Digital, Kecepatan dan Kepercayaan Publik Jadi Kunci

KUPANG — Tantangan komunikasi publik di era digital menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Rakernis Bidang Humas Polda NTT Tahun 2026. Dosen Komunikasi Politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang sekaligus Direktur Ranaka Institute, Ferdinandus Jehalut, S.Fil., M.A., memaparkan pentingnya strategi Public Relations (PR) modern bagi institusi Polri di tengah derasnya arus informasi media sosial.

Dalam materi bertajuk “Public Relations dalam Komunikasi Publik Polri di Era Digital”, Ferdinandus menegaskan bahwa Humas Polri saat ini tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik di ruang digital yang bergerak sangat cepat dan penuh dinamika.

“Humas Polri hari ini berada dalam ruang komunikasi yang sangat cepat, emosional, dan kompetitif. Karena itu strategi komunikasi harus adaptif dan kontekstual,” ujarnya di hadapan peserta Rakernis Humas Polda NTT.

Ia menjelaskan, secara sederhana Public Relations atau Hubungan Masyarakat merupakan upaya menyampaikan ide dan pesan kepada masyarakat guna menjaga hubungan harmonis serta saling menguntungkan antara institusi dan publik.

Menurut Ferdinandus, tujuan utama PR adalah membangun opini publik yang positif, menjaga citra institusi, memperkuat kerja sama, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Dalam paparannya, ia menyoroti perubahan besar pola komunikasi masyarakat akibat perkembangan teknologi digital. Tingginya penetrasi internet membuat masyarakat kini tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen informasi.

“Siapa saja sekarang bisa mengakses dan memproduksi informasi kapan saja. Publik bukan lagi audiens pasif, tetapi prosumer atau produsen sekaligus konsumen informasi,” jelasnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat opini publik sangat mudah terbentuk melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, hingga WhatsApp. Bahkan, menurutnya, informasi viral sering kali menyebar lebih cepat dibanding klarifikasi resmi institusi.

“Netizen lebih percaya video pendek daripada konferensi pers panjang. Algoritma media sosial memperkuat emosi dan kemarahan. Kesalahan kecil aparat bisa berkembang menjadi krisis nasional,” katanya.

Karena itu, Ferdinandus menekankan bahwa kecepatan informasi kini menjadi faktor yang sangat krusial dalam menjaga legitimasi institusi. Ia mengingatkan bahwa tanpa kepercayaan publik, informasi resmi dari institusi akan mudah diragukan.

“Di era digital, legitimasi dibangun setiap hari. Kepercayaan publik menjadi modal utama institusi,” tegasnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia mendorong Humas Polri membangun strategi komunikasi modern melalui pendekatan listening atau mendengar aspirasi publik, monitoring isu, rapid response, storytelling, humanisasi institusi, transparansi, engagement dengan masyarakat, hingga memahami pola algoritma media sosial.

Selain itu, ia juga mengingatkan beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan Humas institusi, seperti terlalu defensif, lambat merespons, terlalu birokratis, minim empati, dan tidak konsisten antarjuru bicara.

Menurut Ferdinandus, pola komunikasi yang humanis dan responsif akan menjadi faktor penting dalam menjaga citra serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Menutup pemaparannya, Ferdinandus menyampaikan bahwa kekuatan institusi di era digital tidak hanya ditentukan oleh kewenangan, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi yang dipercaya masyarakat.

“Di era digital, kekuatan institusi tidak hanya ditentukan oleh kewenangan, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan publik,” pungkasnya.

#PoldaNttPebuhKasih