Kapolda NTT Terima Kunjungan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, Bahas Sinergi Keuangan dan Stabilitas Daerah

Kupang – Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) NTT, Adi Setiawan, di Mapolda NTT, Rabu (3/9/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Doddy Handaryadi, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, serta Yuli Ratnasari dari bagian Kehumasan. Sementara Kapolda turut didampingi oleh Kabidkeu dan Kabidhumas Polda NTT.

Sinergi untuk Stabilitas

Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dengan Ditjen Perbendaharaan, terutama dalam mendukung kelancaran tata kelola keuangan negara di wilayah NTT.

“Bapak Kapolda menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan baik bersama seluruh satuan kerja (satker). Beliau juga menekankan bahwa keamanan wilayah NTT adalah faktor kunci agar proses penyaluran anggaran dan gaji dapat berjalan lancar,” jelas Kombes Henry.

Mekanisme Penyaluran Gaji

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Adi Setiawan, memaparkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyaluran gaji ASN dan anggota Polri. Ia menjelaskan mekanisme yang berlaku, mulai dari pengolahan data pada tanggal 15 hingga batas akhir tanggal 21 setiap bulan, agar pencairan dapat dilakukan tepat pada tanggal 1.

“Penyaluran gaji dilakukan melalui bank operasional gaji dan bank imbara seperti Bank NTT maupun BPD. Mekanisme ini diatur agar H+0 hingga paling lambat H+3 gaji sudah harus tersalurkan. Ketepatan waktu ini tidak hanya soal administrasi, tapi juga menyangkut kepercayaan publik,” ungkap Adi.

Tantangan dan Target Penyerapan Anggaran

Adi juga menyoroti soal target penyerapan anggaran. Menurutnya, beberapa daerah sudah menunjukkan capaian positif, seperti Manggarai Barat yang telah mencapai 85 persen. Namun, ia menegaskan bahwa hingga rekapitulasi terakhir, minimal target harus berada di angka 65 persen.

“Bagi satker yang belum optimal dalam menyerap anggaran, kami mendorong agar segera dituntaskan. Selain itu, pengelolaan SKPP juga harus hati-hati karena rawan jika tidak dikelola dengan baik. Untungnya, kini sudah ada aplikasi SKPP nasional yang membantu sistem lebih transparan,” tambahnya.

Dukungan Polda NTT

Menutup pertemuan, Adi Setiawan menyampaikan kesiapan Ditjen Perbendaharaan untuk mendukung berbagai program Polda NTT ke depan.

“Kami terbuka mendukung penuh jika Polda NTT memiliki program-program yang bersentuhan dengan keuangan negara, termasuk sosialisasi maupun peningkatan literasi keuangan,” jelasnya.

Kombes Henry menambahkan bahwa Kapolda NTT menyambut baik komitmen tersebut dan memastikan Polda NTT akan terus menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah, agar roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lancar.