Kapolda NTT Sambut Kepala BPK RI NTT, Sepakat Awasi Anggaran Demi Kesejahteraan Masyarakat

Kupang – Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Triyantoro, S.E., M.M., CSFA di Mapolda NTT, Kamis (28/8/2025).

Kehadiran Kepala BPK RI Perwakilan NTT turut didampingi oleh I Gusti Agus Agung Brahmarawan, S.H. selaku Kasubag Hukum, dan Palti Elmadam Laitera, S.P., M.M. selaku Kasubag Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

Sementara itu, Kapolda NTT didampingi sejumlah Pejabat Utama, antara lain Dirintelkam, Dirreskrimsus, Kabidkeu, serta Kabidhumas Polda NTT.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan. Kedua lembaga sepakat memperkuat koordinasi, khususnya dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, pengawasan anggaran daerah, hingga dukungan terhadap program ketahanan pangan dan persiapan infrastruktur menjelang PON.

“Kapolda NTT menegaskan pentingnya sinergi antara Polda NTT dan BPK RI Perwakilan NTT dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas keuangan negara maupun daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memperkuat penegakan hukum, sekaligus memastikan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H.

Dalam audiensi tersebut, BPK RI Perwakilan NTT juga menyoroti pentingnya pengawalan program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan. Mereka menekankan perlunya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, serta optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung seperti bendungan guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Selain itu, BPK RI Perwakilan NTT menyampaikan dukungan penuh terhadap koordinasi bersama aparat penegak hukum untuk menyosialisasikan pencegahan kerugian negara maupun daerah, serta mengatasi kendala dalam pengungkapan kasus di lapangan.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran Polda NTT dan BPK RI sebagai mitra strategis dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.