Polda NTT Terima Audiensi ARAPB, Paparkan Perkembangan Penanganan Dugaan Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Bupati Kupang

Polda NTT Terima Audiensi ARAPB, Paparkan Perkembangan Penanganan Dugaan Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Bupati Kupang

KUPANG – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima audiensi Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAPB) guna menyampaikan aspirasi sekaligus meminta penjelasan terkait perkembangan penanganan dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang. Audiensi berlangsung di Ruang Vicon Lantai 2 Mapolda NTT, Sabtu (21/11/2026).

Audiensi yang dimulai pukul 13.47 WITA tersebut diterima langsung oleh sejumlah pejabat utama Polda NTT, yakni Dirreskrimsus Polda NTT Kombes Pol. FX. Irwan Arianto, S.I.K., M.H., Dirreskrimum Polda NTT Kombes Pol. Ricardo Condrat Yusuf, Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., serta Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol. Nelson Filipe Dias Quintas, S.I.K., M.H., bersama para penyidik yang menangani perkara.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka. Perwakilan ARAPB menyampaikan sejumlah pertanyaan dan meminta klarifikasi mengenai tahapan penyidikan, alasan belum ditetapkannya pihak terlapor sebagai tersangka, kendala yang dihadapi penyidik, kepastian pemeriksaan terhadap Bupati Kupang, hingga perkembangan pengumpulan alat bukti.

Penyidik Paparkan Perkembangan Penanganan Perkara

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Dirreskrimum Polda NTT menjelaskan bahwa proses penanganan perkara masih terus berjalan melalui serangkaian tahapan penyidikan. Penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejumlah langkah yang telah dilakukan penyidik antara lain memeriksa 13 orang saksi, mengamankan barang bukti berupa telepon genggam (HP), melaksanakan visum terhadap korban, serta meminta keterangan dari pihak terlapor.

Saat ini, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan dokter forensik dan keterangan ahli sebagai bagian dari kelengkapan pembuktian perkara.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda NTT menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan gelar perkara khusus dengan hasil bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Dalam proses pendalaman, penyidik juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan lebih dari satu orang.

Sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti, penyidik telah melakukan penggeledahan di Rumah Jabatan Bupati pada malam sebelumnya.

Kapolda NTT Berkomitmen Kawal Penanganan Perkara

Dalam audiensi tersebut, Polda NTT juga menegaskan bahwa penanganan perkara ini telah menjadi atensi Kabareskrim Polri. Kapolda NTT berkomitmen mengawal proses penanganannya agar berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Penyidik turut menyampaikan rencana pemanggilan sejumlah saksi pada Senin mendatang untuk kepentingan pendalaman perkara. Selain itu, administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Penyelidikan (Sprint Sus) dan Laporan Informasi telah disiapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.

Kabidhumas: Polda NTT Terbuka terhadap Aspirasi Masyarakat

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda NTT dalam membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan yang ingin mengetahui perkembangan penanganan suatu perkara.

Menurutnya, setiap aspirasi dan pertanyaan yang disampaikan masyarakat merupakan bagian dari kontrol publik yang harus dihargai dan ditanggapi secara proporsional.

"Polda NTT menghargai setiap aspirasi dan perhatian masyarakat terhadap penanganan perkara ini. Melalui audiensi, kami memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik serta perkembangan proses penanganannya. Kami memastikan bahwa perkara ini menjadi perhatian pimpinan dan ditangani sesuai mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku," ungkap Kabidhumas.

Ia menegaskan bahwa penyidik tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap keputusan dalam proses penegakan hukum harus didasarkan pada fakta penyidikan dan alat bukti yang sah, bukan tekanan ataupun kepentingan tertentu.

"Kami meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan kepada penyidik dalam menuntaskan perkara ini. Kami juga mengajak semua pihak menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan," tambahnya.

Jaga Kepercayaan Publik dan Kondusivitas Daerah

Polda NTT memahami bahwa perkara ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat akan terus dibangun sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Di sisi lain, seluruh pihak diharapkan tetap menghormati proses penyidikan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menjaga identitas dan privasi korban demi kepentingan perlindungan korban.

Audiensi yang berlangsung hingga pukul 14.46 WITA tersebut ditutup oleh Kabidhumas Polda NTT dan dilanjutkan dengan foto bersama.

Melalui pertemuan ini, Polda NTT menegaskan komitmennya untuk menuntaskan setiap penanganan perkara secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

#HUMASMENJAGAREPUTASIPOLRI #PolisiBersamaMasyarakat #PoldaNTT