Direktur Polairud Polda NTT Tegaskan Keamanan Pelabuhan Tak Bisa Ditawar

Direktur Polairud Polda NTT Tegaskan Keamanan Pelabuhan Tak Bisa Ditawar

Kupang — Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Irwan Nasution, menegaskan bahwa keamanan pelabuhan merupakan aspek krusial karena pelabuhan termasuk objek vital nasional yang berperan penting dalam menunjang kelancaran arus logistik, pelayanan publik, serta stabilitas ekonomi di wilayah NTT.

Penegasan tersebut disampaikan Kombes Pol Irwan Nasution saat menghadiri kegiatan “Peningkatan Sinergi INSA, Pelindo, dan Kementerian Perhubungan sebagai Pilar Pembangunan NTT” yang diselenggarakan Badan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners Association (BPC INSA) Kupang di Kota Kupang, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, sistem kepelabuhanan dan pelayaran yang aman, efisien, serta berdaya saing hanya dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, Kementerian Perhubungan, Pelindo, INSA, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor maritim.

“Pelabuhan adalah objek vital nasional. Karena itu, pengamanannya tidak bisa ditawar dan harus menjadi tanggung jawab bersama agar seluruh aktivitas kepelabuhanan berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujar Kombes Irwan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan komitmen Kepolisian, khususnya Polairud Polda NTT, untuk menindak tegas segala bentuk gangguan keamanan di kawasan pelabuhan. Termasuk di antaranya praktik premanisme dan pungutan liar yang merugikan masyarakat serta pengguna jasa pelabuhan.

“Kami siap menindak tegas segala bentuk premanisme dan pungli di pelabuhan. Jika ada pemaksaan atau gangguan terhadap masyarakat dan pengguna jasa, silakan laporkan, kami akan menertibkan,” tegasnya.

Kombes Irwan berharap, penguatan kerja sama pengamanan melalui mekanisme resmi antarinstansi dapat semakin memperkokoh sistem keamanan pelabuhan. Dengan demikian, sektor maritim di NTT dapat tumbuh secara aman, kondusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi penopang utama pembangunan daerah.