Penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT Serahkan Dua Tersangka Kasus Dugaan TPPO Jaringan NTT–Malaysia dan Barang Bukti ke Kejaksaan

Kupang, NTT – Penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terhadap dua tersangka, masing-masing YE dan YT, dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkaitan dengan jaringan pengiriman pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dari NTT menuju Malaysia.

Kegiatan Tahap II tersebut dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Penyerahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT menyerahkan kedua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi NTT, Agus Zaeni, S.H., M.H., yang menerima langsung pelaksanaan penyerahan tersebut.

Pelaksanaan Tahap II ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang telah dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/5/VI/2026/SPKT/Ditresppadanppo Polda NTT, tanggal 1 Juni 2026, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/134/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/21/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026.

Selanjutnya, melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: B-3332/N.3.10/Etl.1/10/2026 tanggal 30 Oktober 2026, penyidik menerima pemberitahuan bahwa hasil penyidikan perkara atas nama tersangka Yunce Ellu dan Yansen Teffa telah dinyatakan lengkap.

Dengan terpenuhinya kelengkapan berkas perkara tersebut, penyidik kemudian menerbitkan Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Nomor: B/1081/XI/2026/Ditresppappo tanggal 9 November 2026 sebagai dasar pelaksanaan penyerahan kedua tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan.

Dalam perkara ini, kedua tersangka diproses atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 juncto Pasal 66 juncto Pasal 5 huruf a, serta Pasal 83 juncto Pasal 68 juncto Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, atau Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam menuntaskan setiap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri.

"Penyerahan kedua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan bukti keseriusan dan komitmen Polda NTT dalam menangani serta menuntaskan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kami memastikan bahwa setiap tahapan proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Kapolda NTT melalui Kabidhumas.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kejahatan perdagangan orang merupakan tindak pidana serius karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merampas hak, martabat, serta masa depan para korban, khususnya masyarakat yang ingin memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri.

"Modus pengiriman pekerja migran secara nonprosedural harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, dokumen, maupun prosedur keberangkatan. Pastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi agar tidak menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan orang," tegasnya.

Kabidhumas juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan cara-cara tidak sesuai prosedur. Apabila mengetahui atau menemukan indikasi perekrutan maupun pengiriman pekerja migran secara ilegal, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian atau instansi terkait.

Keberhasilan penyelesaian penyidikan hingga pelaksanaan Tahap II ini diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polda NTT dalam memutus mata rantai tindak pidana perdagangan orang, melindungi masyarakat dari praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran ilegal, serta memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang ditangani.

Dengan telah diserahkannya kedua tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, proses penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.